Kampar – Isu penyitaan tanah nganggur kembali menjadi perbincangan hangat di Kabupaten Kampar menyusul wacana pemerintah untuk menertibkan lahan yang dianggap tidak dimanfaatkan. Menanggapi hal itu, tokoh muda Kampar, Adi Risky ST, memberikan pernyataan tegas. “Saya paham aturan hukum soal tanah terlantar. Tapi kalau tanah saya mau disita dengan alasan nganggur, silakan coba lakukan. Saya siap hadapi secara hukum,” tegas Adi Risky, Senin (30/7/2025). Menurutnya, negara memang memiliki kewenangan mengatur pemanfaatan tanah sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Namun, ia menilai tidak semua lahan yang belum dibangun atau ditanami bisa serta-merta dikategorikan sebagai tanah terlantar. “Kalau tanah saya masih dalam rencana pengembangan atau dipertahankan untuk investasi ke depan, itu hak saya. Tidak bisa langsung dicabut hanya karena belum dimanfaatkan sekarang,” ujarnya. Adi Risky juga menegaskan, jika aparat benar-benar mencoba melakukan penyitaan terhadap tanah miliknya tanpa prosedur yang benar, ia akan menempuh jalur hukum. “Negara punya aturan, saya pun punya hak. Kalau sampai hak saya dilanggar, saya akan lawan di pengadilan. Jadi, sekali lagi, cobalah lakukan pada tanah saya kalau memang berani dan punya dasar hukum yang kuat,” pungkasnya.